Home Tek BSA Luncurkan Kampanye 'Clean Up to the Countdown' untuk melegalisasi aset software...

BSA Luncurkan Kampanye ‘Clean Up to the Countdown’ untuk melegalisasi aset software perusahaan di Indonesia

BSA ingin jalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pemimpin perusahaan untuk mengurangi penggunaan software ilegal pada 2020

Rilispedia.com – Perwakilan pemerintah, pengusaha dan industri software hari ini membahas tantangan dalam upaya mengurangi pemakaian software ilegal oleh perusahaan, yang merugikan keamanan siber di Tanah Air.

Secara keseluruhan, kawasan ASEAN mengalami kemajuan dalam pengurangan penggunaan software tidak berizin oleh perusahaan. Saat ini, Singapura telah berhasil menurunkan jumlah perusahaan yang menggunakan software ilegal di angka 27 persen dan Malaysia di angka 51 persen. Sementara itu, Thailand, Vietnam, dan Filipina, masih di atas rata-rata penggunaan software tidak berlisensi di kawasan Asia Pasifik, namun ketiga negara tersebut secara aktif menekan tingkat penggunaan software ilegal menuju angka 57 persen. Namun, di Indonesia, tingkat penggunaan software di kalangan perusahaan masih berada di atas 83 persen.

BSA | The Software Alliance menyadari bahwa penyelesaian masalah itu membutuhkan dukungan pemimpin perusahaan (CEO) di Indonesia untuk secara serius menghentikan penggunaan software tidak berizin di perusahaan mereka.

‘Clean Up to the Countdown’ oleh BSA bertujuan mendorong pemimpin perusahaan melegalisasikan aset software perusahaannya untuk mematuhi Undang-Undang (UU) Hak Cipta Republik Indonesia sebelum akhir tahun ini.

Kampanye ‘Clean Up to the Countdown’ diharapkan menjangkau 10.000 perusahaan di seluruh Indonesia, yang dianggap rentan terhadap penggunaan software ilegal. Sasaran kampanye itu adalah perusahaan yang bergerak dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, konstruksi, perbankan dan keuangan, teknik, arsitektur, media, desain, teknologi informasi (IT), dan perawatan kesehatan. Banyak perusahaan di industri tersebut menggunakan berbagai software tanpa izin resmi.

“Tingkat penggunaan software di kalangan perusahaan saat ini sangat tinggi, di luar kewajaran, dan itu dapat menimbulkan sejumlah risiko bagi masyarakat, komunitas bisnis, dan keamanan nasional,” kata Tarun Sawney, Senior Director BSA untuk wilayah Asia Pasifik. “Penegakan hukum serius oleh pemerintah Indonesia tentu akan sangat membantu. Selain itu, pemimpin perusahaan di Indonesia pun perlu giat memastikan perusahaannya mematuhi peraturan dan memberi pesan bahwa penggunaan software tidak berizin tidak dapat diterima dan dapat menimbulkan risiko serius bagi perusahaan serta pelanggan mereka.”

“Perusahaan di Indonesia dapat menghindari akibat negatif dengan mengaudit software-nya secara sukarela dan memastikan bahwa software yang digunakan telah memiliki izin resmi,” kata Sawney, “Untuk itu, dibutuhkan upaya, yang secara langsung melibatkan pemimpin dan pejabat tinggi perusahaan, yang berkepentingan untuk melindungi data pelanggan, aset digital perusahaan, reputasi, dan kesejahteraan keuangan mereka. Itu adalah gagasan di balik kampanye tersebut.”

Andy Suryanto, Kepala Departemen Teknologi Informasi (IT) PT Amerta Indah Otsuka, perusahaan layanan kesehatan konsumen dan nutrasetikal terkemuka, di acara peluncuran kampanye ‘Clean Up to the Countdown’ mengatakan, “Indonesia adalah pendorong utama ekonomi ASEAN. Sebagai warga negara Indonesia, kami menyadari pentingnya melegalisasikan software sebagaibentuk pertahanan pertama dalam menghadapi serangan siber. Dengan melegalisasikan aset software, kita dapat melindungi reputasi negara, bisnis, dan keamanan data pemangku kepentingan.”

“Dari sudut pandang bisnis, penggunaan software berizin adalah keputusan sangat tepat untuk menjamin operasional perusahaan, yang aman dan bersih. Di PT Amerta Indah Otsuka, kami tidak hanya menaruh perhatian khusus pada kesejahteraan sumber daya manusia, namun juga pada kesehatan siber perusahaan,” tambah Suryanto.

Menurut BSA, pemerintah Indonesia memiliki peluang mengurangi tingkat penggunaan software ilegal secara nasional. Peta jalan yang ditawarkan BSA mencakup upaya bersama dalam menegakkan dan mengedukasi pemimpin perusahaan untuk menghapuskan penggunaan software tidak berizin oleh perusahaannya. BSA mendorong pemerintah Indonesia menetapkan sasaran pengurangan penggunaan software ilegal jangka pendek dan jangka panjang.

“Untuk jangka pendek, sasarannya adalah mengurangi tingkat penggunaan software ilegal di kalangan perusahaan di Indonesia di bawah angka saat ini, 80 persen, yang sangat berisiko terhadap keamanan data,” kata Sawney. “Dalam jangka panjang, Indonesia perlu menurunkan tingkat penggunaan software ilegal hingga mendekati rata-rata kawasan, yang saat ini berada di angka 57 persen. Kedua hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah bertekad bulat dalam menindaklanjutinya secara sungguh-sungguh.”

Penggunaan software yang tidak berlisensi masih umum terjadi di Indonesia. Berdasarkan survey global BSA pada Juni 2018, lebih dari 80 persen software yang digunakan di Indonesia tidak berlisensi sehingga sangat rentan terhadap kerusakan atau risiko seperti pembobolan data, kerugian finansial, dan risiko hukum. Tampak pada foto, Sarno Wijaya SH., MH, Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan pandangan dari sisi pemerintah terhadap penggunaan software tidak berlisensi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Harapannya, Indonesia dapat memiliki ekosistem siber yang aman dan bersih sebelum dekade selanjutnya dimulai.
Penggunaan software yang tidak berlisensi masih umum terjadi di Indonesia. Berdasarkan survey global BSA pada Juni 2018, lebih dari 80 persen software yang digunakan di Indonesia tidak berlisensi sehingga sangat rentan terhadap kerusakan atau risiko seperti pembobolan data, kerugian finansial, dan risiko hukum. Tampak pada foto, Sarno Wijaya SH., MH, Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan pandangan dari sisi pemerintah terhadap penggunaan software tidak berlisensi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Harapannya, Indonesia dapat memiliki ekosistem siber yang aman dan bersih sebelum dekade selanjutnya dimulai.

Sarno Wijaya, Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa kegagalan dalam menekan tingkat penggunaan software ilegal akan memicu penyebaran malware. Seringkali, malware tersembunyi dan hadir bersamaan dengan software tidak berizin, memanfaatkan kelemahan pada software yang tidak menerima pembaruan secara rutin karena tidak berizin. “Kami menghargai prakarsa BSA, yang secara gencar memberikan pendidikan dan mendorong kalangan pengusaha untuk mengesahkan aset software perusahaannya. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ekosistem siber aman dan bersih sebelum memasuki dasawarsa baru,” ucap Wijaya.

“Industri software sangat menghargai kerja sama pemerintah Indonesia dalam kampanye ini dan kami mengucapkan terima kasih atas upaya pemerintah menegakkan hukum di bidang ini,” kata Sawney. “Kami pun berharap para pemimpin perusahaan di Indonesia segera mengambil tindakan dan memastikan bahwa software di perusahaannya telah berizin secara penuh. Meski begitu, kami tidak bermaksud mengatakan bahwa para pemimpin usaha di Indonesia melanggar hukum, tapi bahwa masih banyak perusahaan yang tidak mengelola hak cipta software-nyadengan baik.”

Kampanye ‘Clean Up to the Countdown’ adalah bagian dari prakarsa ‘Legalize and Protect’, yang diluncurkan pada awal tahun ini. Sejauh ini, prakarsa tersebut membantu ribuan perusahaan di Indonesia untuk mengesahkan software mereka dan melindungi data perusahaannya, baik dari malware maupun peretas.

Must Read

Tips Bikin Galaxy M02 Makin Anti Lowbat

Rilispedia.com - Baterai merupakan salah satu komponen pada smartphone yang paling berperan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari, terutama untuk berbagai kegiatan...

Samsung Unboxing Jajaran TV 2021, Buat Dirimu Temukan Lebih Banyak Passion

Rilispedia.com - Samsung Electronics Co., Ltd. memamerkan jajaran produknya di tahun 2021, yaitu lini MICRO LED, Samsung Neo QLED, Lifestyle TV, monitor,...

Petakan 22 Wilayah, Kominfo Segera Buka Seleksi Penyelenggaraan Multipleksing

Rilispedia.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi beberapa daerah atau provinsi di Indonesia yang memerlukan tambahan penyelenggaraan multipleksing oleh Lembaga Penyiaran...

Pertama di Asia Tenggara, Samsung dan Kredivo Bermitra Hadirkan Layanan Pembiayaan Baru

Rilispedia.com - Samsung Electronics Co. Ltd., perusahaan consumer electronics global terkemuka, mengumumkan kolaborasi strategisnya dengan Kredivo, platform pembiayaan digital terdepan di Indonesia....

ACCI Gandeng Telkomtelstra Gelar Kelas Daring Edukasi Cloud Computing

Rilispedia.com - Asosiasi Cloud Computing Indonesia menggandeng Telkomtelstra melakukan edukasi Cloud Computing melalui kelas belajar secara daring di Cloud Computing Academy. Kegiatan...