Home Life Dengar Kesaksian Publik untuk Menyoroti Ketidakadilan Luar Biasa yang Dihadapi oleh Warga...

Dengar Kesaksian Publik untuk Menyoroti Ketidakadilan Luar Biasa yang Dihadapi oleh Warga Palestina

Ilustrasi (Source: al-monitor.com)

Rilispedia.com – Saat anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB bertemu di Jenewa pada 14 September, ActionAid dan organisasi hak asasi manusia Palestina Al-Haq menyelenggarakan dengar kesaksian publik secara virtual untuk menyoroti pelanggaran Israel terhadap hukum internasional.

Free Palestine: A People’s Hearing akan memberi kesempatan bagi warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza sebuah platform untuk berbagi kesaksian tentang pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional.

Analis politik, aktivis, dan peneliti Palestina Nour Odeh, yang menjadi moderator acara tersebut mengatakan: “Dengar kesaksian publik ini menjadi kesempatan untuk mendengar langsung dari para korban dan untuk menempatkan penderitaan dan ketidakadilan yang mereka derita ke dalam sebuah perspektif. Di era ketika orang diliputi oleh gambar dan laporan berita suram, penting untuk mendengar langsung dari mereka yang menjadi pusat berita.”

Panel ahli saksi dengan kredibilitas tinggi akan fokus pada lima bidang utama pelanggaran Israel terhadap hukum internasional: penahanan tanpa batas waktu terhadap anak di bawah umur dan kebrutalan polisi, pemindahan paksa orang asli, serangan terhadap kebebasan pers, pelanggaran hak atas kesehatan, pengambil alihan dan eksploitasi tanah serta sumber daya alam.

Juru kampanye Sheikh Jarrah, Alaa Salaymeh, yang akan berbicara sebagai saksi di acara tersebut, mengatakan: “Kami membutuhkan dengar kesaksiani publik ini untuk mengirim pesan kepada komunitas internasional serta menyatakan bahwa penggusuran dan pengusiran penduduk Sheikh Jarrah akan menyebabkan bencana eksodus lainnya dan rakyat Palestina akan menderita lagi.”

Aktivis muda dan jurnalis Janna Jihad akan berbagi kesaksian tentang bagaimana hak-hak anak dilanggar oleh Israel.

“Anak-anak Palestina yang ditahan di penjara Israel menghadapi banyak trauma dan merenggut mas kecil mereka,” ucapnya.

“Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang secara rutin menangkap, menahan, dan mengadili anak-anak dalam sistem pengadilan militer. Kita harus mampu menatap masa depan di mana anak-anak Palestina dapat aman dan terlindungi di sekolah, bebas dari pelecehan, kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, dan serangan dari tentara Israel dan pemukim ilegal. Kami menginginkan masa depan seperti anak lainnya di dunia.”

Dalam acara tersebut, analisis hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Israel akan dirangkum oleh para ahli hak asasi manusia dan anggota parlemen internasional.

Jawad Bulus, seorang pengacara yang mewakili tahanan Palestina yang ditahan tanpa batas waktu oleh pasukan Israel, mengatakan: “Tidak mudah untuk mencapai
keadilan internasional bagi warga Palestina di bawah keheningan komunitas internasional dan pengaruh negara-negara kuat yang telah memblokir dan menghalangi akuntabilitas selama beberapa dekade.”

“Acara dengar kesaksian publik ini adalah cara untuk mendesak masyarakat internasional agar mulai mendengarkan rakyat Palestina dan menuntut keadilan, martabat, serta hak untuk menentukan nasib sendiri bagi mereka.”

Pada bulan Mei, anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB memilih untuk melaksanakan penyelidikan internasional terbuka terhadap pelanggaran menjelang dan selama pemboman 11 hari Israel di Gaza, dan pelanggaran sistematis di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem, dan di dalam Israel. Namun, sembilan negara anggota memberikan suara menentang resolusi tersebut dan 14 lainnya abstain.

Saat anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB bertemu di Jenewa, ActionAid dan Al-Haq menyerukan ke 47 negara untuk mendukung Komisi Penyelidikan yang menyelidiki pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional di wilayah Palestina yang diduduki.

Al-Haq dan ActionAid juga menyerukan Majelis Umum PBB, yang berlangsung minggu ini di New York, untuk meloloskan resolusi yang meminta pemerintah Israel untuk mengakhiri semua pemindahan paksa ilegal terhadap penduduk asli, termasuk di Sheikh Jarrah.