Home Gov Korupsi di Desa Semakin Marak, Kasus Desa Fiktif Harus Diusut Tuntas

Korupsi di Desa Semakin Marak, Kasus Desa Fiktif Harus Diusut Tuntas

252 Kasus Korupsi di Desa Sepanjang 2015 – 2018

Rilispedia.com – Polemik desa fiktif muncul di tengah permasalahan korupsi sektor desa yang semakin marak. Namun alih-alih berupaya menuntaskan permasalahan, sejumlah instansi pemerintah justru saling sanggah perihal desa fiktif. Semua pihak mestinya serius menyelesaikan permasalahan ini.

Polemik desa fiktif dimulai saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap adanya desa tak berpenduduk namun mengajukan kucuran dana desa (4/11). Pernyataan dia lalu disanggah oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Menurutnya tidak ada desa tidak berpenduduk yang menerima dana desa.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memperkuat argumen Abdul Halim tersebut. Tito mengatakan label desa fiktif terbilang terburu-buru. Diperlukan investigasi terlebih dahulu untuk menyatakan demikian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pernyataan berbeda di tengah polemik tersebut. Melalui juru bicaranya, Febri Diansyah, KPK menyebut terdapat 34 desa bermasalah di Konawe dan 3 diantaranya terindikasi fiktif.

Sri Mulyani yang memulai pernyataan tersebut lalu seakan memilih untuk tidak melanjutkan polemik. Kasus desa fiktif ia anggap telah selesai pasca membahasnya dengan kementerian lain yang terkait. Baru belakangan ia kembali menyinggung permasalahan itu saat berbicara di depan para pejabat daerah (14/11). Ia juga menyebut apabila dana terlanjur ditransfer ke desa yang tidak sah, pemerintah daerah wajib mengembalikannya. 
Kendati antar instansi tak lagi saling bantah dalam pernyataan, silang pendapat tersebut kadung memunculkan spekulasi. Misalnya, apakah di awal Sri Mulyani berbicara berdasarkan data yang tidak akurat? Apakah instansi pemerintah ada yang menutup-nutupi permasalahan desa fiktif? Atau apakah ada yang meminta para menteri untuk tidak gaduh perihal polemik desa fiktif? Manapun yang terjadi antara tiga kemungkinan itu, semuanya bukan langkah yang elok.

Hal terang yang perlu dilakukan adalah polemik ini tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Apalagi selang beberapa waktu kemudian, daerah lain kembali menemukan permasalahan desa fiktif. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara misalnya, menemukan tiga desa yang diduga fiktif di Nias Barat. Sejauh ini desa yang diduga fiktif ditemukan di Konawe, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan Pulau Kecil di Halmahera.

Permasalahan desa fiktif juga perlu ditindaklanjuti mengingat korupsi di desa semakin marak. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang 2015 – 2018 terdapat sedikitnya 252 kasus korupsi anggaran desa. Jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat 22 kasus, pada tahun 2016, meningkat menjadi 48 kasus, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 98 dan 96 kasus. Modus-modus yang ditemukan diantaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap.

Kepala desa yang terjerat kasus korupsi di desa semakin banyak. Tercatat sedikitnya 214 kepala desa terjerat kasus korupsi. 15 kepala desa pada 2015, 61 kepala desa pada 2016, 66 kepala desa pada 2017, dan 89 kepala desa pada 2018. Total pada tahun 2015 – 2018, negara merugi Rp 107,7 miliar akibat korupsi anggaran desa.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga turut menemukan masalah dalam penyaluran dana desa. Melalui audit BPK, yakni Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2018, ditemukan bahwa penyaluran dana desa oleh pemerintah tidak berdasarkan data yang mutakhir. 

Instansi yang berwenang seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, BPK, bahkan aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif. Langkah pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup desa-desa terindikasi fiktif yang namanya kadung tersebar di publik luas.

Dalam hal pendataan, semestinya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT bertanggungjawab. Verifikasi perihal data desa penting untuk dilakukan agar dana desa yang tersalurkan tak salah sasaran atau disalahgunakan. Masalah pendataan desa yang tak akurat di pemerintah daerah harusnya bisa diatasi dengan pengawasan, pembinaan, dan sinergi antar instansi.

Kementerian Keuangan harus konsisten dengan pernyataannya untuk memperketat mekanisme pencairan. Apabila ditemukan penyelewengan terkait penyaluran dana desa, Kementerian Keuangan harus bertindak tegas dengan menghentikan kucuran dana. Sanksi diberikan tidak hanya kepada desa yang menyeleweng, tetapi sanksi lain juga patut diberikan kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus serius dalam melakukan audit terhadap dugaan penyelewengan tersebut. Temuan-temuan baru harus lebih dalam dari temuan yang ada di audit-audit sebelumnya. Jangan sampai pada akhirnya publik berkesimpulan bahwa BPK tak berkompeten dan tak bekerja serius dalam mengawasi dana desa.

Permasalahan desa fiktif kuat ditengarai melibatkan berbagai lapisan aktor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, atau pihak lain seperti swasta. Oleh karena itu BPK dan aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran dana terkait permasalahan desa fiktif.

Hal penting adalah hasil pemeriksaan harus diumumkan kepada publik luas, tidak boleh ada upaya menutup-nutupi dengan alasan agar tak menimbulkan kegaduhan. Jika desa fiktif benar-benar terbukti, publik akan dirugikan karena dana desa menggunakan anggaran milik publik. Lebih lagi tujuan dari dana desa untuk menyejahterakan warga desa secara lebih luas tidak akan tercapai.

Semua pihak harus serius menuntaskan polemik desa fiktif. Tak boleh lagi ada silang pendapat atau upaya menutup-nutupi persoalan.

Must Read

Operasikan BTS USO di Kawasan Timur Indonesia, Jaringan 4G XL Axiata Membentang Hingga Maluku dan Papua

Rilispedia.com - PT. XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus membangun infrastruktur jaringan 4G ke berbagai wilayah terpencil di Kawasan Timur Indonesia, termasuk...

OPPO Secara Resmi Perkenalkan ColorOS 12 di Tiongkok

Rilispedia.com - OPPO mengumumkan sistem operasi ColorOS 12 di Tiongkok. ColorOS 12 ditargetkan untuk memberikan pengalaman seamless operating system dan pengalaman pengguna...

Nokia dan Indosat Ooredoo luncurkan jaringan 5G di Indonesia

Rilispedia.com - Nokia dan Indosat Ooredoo hari ini mengumumkan peluncuran layanan komersial 5G di Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan adanya kerja sama...

KT Corp. Akuisisi Epsilon Telecommunications, Perkuat Bisnis Global dan Upaya Transformasi Digital

Rilispedia.com - KT Corp. (KRX: 030200; NYSE: KT), perusahaan telekomunikasi terbesar di Korea Selatan, telah mengakuisisi Epsilon Telecommunications dari Singapura, sebuah perusahaan...

43% Pemimpin UMKM Memilih Untuk Mempertahankan Pekerjaan Karyawan Demi Keberlangsungan Bisnis

Rilispedia.com - Survei Kaspersky baru-baru ini membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) di awal pandemi dan mengungkapkan...