Home Life Pentingnya Mengembalikan Mandat Negara Dalam Memperkuat National Women’s Machinary di Indonesia

Pentingnya Mengembalikan Mandat Negara Dalam Memperkuat National Women’s Machinary di Indonesia

(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

Rilispedia.com – Lahirnya Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tidak terlepas dari sejarah gerakan perempuan baik di tingkat internasional maupun nasional. Ratifikasi CEDAW oleh Indonesia juga turut berkontribusi untuk menguatkan gerakan perempuan di Indonesia. Indonesia memiliki institusi yang berperan dalam memastikan hak perempuan atas hak sipil, budaya, ekonomi, sosial dan politik, serta pembangunan yang melibatkan perempuan. Kedua institusi tersebut adalah, pertama; Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang kemudian pada tahun periode pemerintahan tahun 2009- 2014 berubah menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA), padahal sejarah lahirnya tahun 1974 bernama Menteri Peranan Wanita. Salah satu implementasi Indonesia setelah meratifikasi konvensi CEDAW adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES RI) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan yang dapat menjadi sumber kekuatan untuk dapat mengentaskan persoalan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan secara inklusif, termasuk juga mengatur anggaran yang responsif gender.

Institusi yang kedua adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang lahir dari gerakan perempuan pasca terjadinya kekerasan seksual tragedi kemanusian 13-15 Mei 1998, yang menjadikan CEDAW sebagai dasar kerja-kerjanya, dengan fokus kekerasan terhadap perempuan. Perbedaan keduanya, bahwa KPPPA adalah lembaga eksekutif, sementara Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga HAM independen, mekanisme korektif untuk isu- isu HAM Perempuan di Indonesia. Keduanya saling berkolaborasi kritis. Komnas Perempuan 1 dekade lalu termasuk yang menentang wacana peleburan Kementerian Perempuan, mendorong kenaikan anggaran kementerian ini agar bisa menjangkau penanganan kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia, termasuk memberikan masukan substantif maupun korektif untuk memperkuat women machinery ini.

Masih dalam konteks memperkuat kedua national women’s machineries di Indonesia ini, sebagaimana diamanatkan Komite CEDAW dalam Concluding Comment 2012 terhadap pemerintah RI, salah satu yang ditandaskan adalah memperkuat kedua women’s machinary tersebut. Namun dalam perkembangannya, mandat kementerian pemberdayaan perempuan diperluas dengan isu anak, bahkan isu perempuan semakin dikaburkan karena pemahaman netral gender yang tidak melihat kompleksitas isu perempuan. Lebih jauh lagi karena banyaknya persoalan keluarga, muncul ide-ide merubah kementerian yang fokus pada perempuan ini, menjadi kementerian ketahanan keluarga, yang semakin mengaburkan akar persoalan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, atas nama harmoni.

Sementara Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM perempuan independen, yang sudah direkomendasi oleh berbagai mekanisme HAM di PBB untuk mendapat dukungan dan penguatan kelembagaan, hingga saat ini, kuat legitimasi politik dan dukungan dari berbagai lembaga negara utamanya presiden, namun dukungan konkrit untuk menopang kerjanya masih sangat minim untuk menjalankan mandat besar membangun situasi kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Untuk merespon situasi di atas, sebagai peringatan CEDAW setiap tanggal 24 Juli, pada tanggal 30 Juli 2019, Komnas Perempuan mengadakan Konsultasi Publik dengan mengundang para tokoh yang menjadi pelaku dan saksi sejarah lahirnya konvensi tersebut. Pada pertemuan tersebut Komnas Perempuan menerima masukan lebih dari 14 tokoh sejarah dan para pakar sebagai refleksi penguatan kedua institusi negara dari segi mandat dan kewajiban negara. Tokoh tersebut diantaranya adalah Meutia Hatta, Saparinah Sadli, Achie Luhulima, Sinta Nuriyah, Mely G. Tan, Sjamsiah Achmad, Francisia Saveria Sika Ery Seda, Ani Widyani Soetjipto, Yudha Irlang, Atashendartini Bahsjah, Zumrotin, Tumbu Saraswati, Zaitunah Subhan, dan telah hadir dari Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani.

Konsultasi publik yang dihadiri oleh para tokoh dan sekitar 200 penggiat isu perempuan tersebut menghasilkan sejumlah poin yang perlu disampaikan kepada pemerintah RI maupun legislatif ke depan sebagai upaya meneguhkan implementasi mandat CEDAW di Indonesia. Adapun catatan dan rekomendasi tersebut :

  • CEDAW lahir dan berkembang sebagai Konvensi yang utuh juga diperjuangkan oleh Indonesia melalui setidaknya 3 tokoh Indonesia yang pernah duduk di Komite CEDAW, dan perjuangan kolaboratif negara, lembaga HAM Perempuan dan CSO;
  • Dengan meratifikasi CEDAW tidak bisa menghilangkan kata perempuan dalam women machinery yang ada di Indonesia, baik Kementerian Pemberdayaan Perempuan maupun Komnas Perempuan. Apalagi digantikan menjadi Ketahanan Keluarga. Dalam hal ini bukan berarti dua institusi ini anti pada keluarga, melainkan Indonesia perlu memiliki institusi dengan mandat khusus yang memikirkan, melindungi, mengawasi masalah perempuan, khususnya diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Karena pembiaran diskriminasi dan kekerasan akan merapuhkan ketahanan keluarga, namun isu perempuan tidak selalu terselesaikan dan dikecilkan dalam isu keluarga. National Women’s Machineries jangan ditempatkan dalam urusan keluarga dan rumah tangga saja, tetapi peran strategis pada ruang-ruang sosial politik untuk menyelesaikan persoalan perempuan dalam berbagai lintas isu;
  • Perlu penguatan kedua institusi national women’s machineries di atas, baik Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan, baik dukungan politis, substantif maupun dukungan untuk menopang kerja-kerjanya. Perlu ada kejelasan program dan strategi yang dilakukan agar tidak setengah-setengah yang berimplikasi pada kewenangan, cakupan kerja dan anggaran;
  • Ratifikasi CEDAW saat ini sangat kurang sosialisasi, sehingga negara maupun masyarakat perempuan menjadi jauh dari informasi tentang hak-hak perempuan. Oleh karena itu negara perlu kembali menggencarkan isu-isu HAM perempuan, termasuk melakukan penerapan Pengarusutamaan Gender dengan perspektif yang tidak buta atau netral gender, namun berpihak pada yang rentan;
  • Dalam 20 tahun reformasi. Mandat CEDAW masih banyak pekerjaan rumah, antara lain masalah perkawinan anak perempuan tinggi, Angka Kematian Ibu yang belum dapat diturunkan, perempuan dengan gizi buruk, penggusuran ruang hidup perempuan karena industri ekstraksi, nasib petani dan buruh migran perempuan yang belum sepenuhnya terselesaikan;
  • Berbagai pihak perlu merespon tantangan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang kerap dipolitisasi dan dibenturkan dengan pemahaman agama dan menghasilkan propaganda yang negatif tentang Hak Asasi Perempuan, contohnya bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi polemik yang panjang, tanpa menelaah substansi dengan cermat, dan tanpa menggunakan perspektif korban.

Oleh karena itu kepada Kabinet Pemerintahan Baru dan anggota Legislatif berikutnya, Komnas Perempuan merekomendasikan agar poin-poin hasil konsultasi dari tokoh-tokoh perempuan dan pemerhati isu perempuan tersebut dapat menjadi acuan penting dalam memperkuat National Women’s Machineries di Indonesia ke depan, sebagai bagian dalam menjalankan Amanah CEDAW untuk menuju Indonesia yang berkesetaraan dan berkeadilan.

Must Read

GK-Plug and Play EXPO 8.0, Apresiasi bagi Generasi Muda Dorong Kemajuan Ekosistem Startup

Rilispedia.com - Memiliki visi untuk membuka inovasi seluasnya, GK-Plug and Play melanjutkan komitmennya untuk membangun ekosistem startup terluas di Indonesia dengan mengadakan...

DANA Gelar Program Ramadan Praktis Pakai DANA

Rilispedia.com - Dompet digital DANA terus mendorong budaya transaksi nontunai yang semakin tumbuh di masyarakat demi keamanan dan kemudahan di tengah kondisi...

Grab Gandeng Altimeter untuk Perdagangkan Sahamnya di NASDAQ

Rilispedia.com - Grab Holdings inc. ("Grab"), superapp terkemuka Asia Tenggara, mengumumkan rencananya untuk menjadi perusahaan terbuka di Amerika Serikat bekerja sama dengan...

Tetap Terhubung dengan Orang Terdekatmu di Bulan Ramadan bersama Snapchat

Rilispedia.com - Kehidupan yang kita jalani saat ini telah berubah drastis, dan Ramadan tahun ini pasti akan berbeda. Dalam survei terbaru yang...

ShopeePay Super Online Deals Meriahkan Aktivitas Puasa dari Rumah

Rilispedia.com - Bulan Ramadan tahun ini menandakan tahun kedua pelaksanaan ibadah Ramadan di tengah pandemi. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia...