Home Gov Peraturan Daerah Mengenai Perparkiran Di DKI Jakarta akan Direvisi

Peraturan Daerah Mengenai Perparkiran Di DKI Jakarta akan Direvisi

Rilispedia.com – Permasalahan perparkiran di DKI Jakarta terkesan tak kunjung ada titik penyelesaiannya. Permasalahan dari keterbatasan lahan, tarif parkir, kenaikan pajak daerah, perizinan hingga klausul yang di sebut mengancam perlindungan konsumen.

Perkumpulan Pengelola Perparkiran Indonesia (PPPI) mengadakan Forum Dialog untuk mewadai untuk bertukar solusi agar bisa menciptakan solusi menyediakan perparkiran yang terpadu di DKI Jakarta.

“Saya rasa kita memang perlu melakukan kegiatan seperti ini, untuk lebih mengetahui permasalahan perparkiran yang terjadi di lapang dan mungkin dinas-dinas terkait ini bisa selalu lebih proaktif untuk bisa mengadakan forum seperti ini,” kata Yuke Yurike, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP di Forum Dialog PPPI beberapa waktu lalu.

Yuke juga menambahkan agar bisa mencari solusi permasalahan perlu sekali ada data-data dan kajian-kajian yang menjadi landasan untuk mengatur dalam payung hukum yang jelas agar kita bisa lebih menyiapkan dengan membuat perparkiran yang terintegrasi agar inti permasalahan ini teratasi.

Hal sama juga di katakan oleh Kasubag Tata Usaha unit pengelola perparkiran Dishub Prov. DKI Jakarta, Dhani Grahutama bahwa banyak aturan yang perlu di cermati lagi.

“Peraturan perparkiran ini memang membutuhkan revisi tapi perlu ada pengkajian lebih lanjut. Untuk mendapatkan payung hukum yang jelas terkait permasalah perparkiran di Dki Jakarta. Jangan sampai kita melakukan revisi dengan landasan kajian dan data-data yang kurang,” ujar Dhani.

Perwakilan dari Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Romy, menyatakan terkait kenaikan pajak, ia membenarkan sudah mengajukan ke DPRD DKI Jakarta, tetapi untuk teknis batas-batas aturannya akan dikaji lebih lanjut agar dapat diterapkan di DKI Jakarta.

“Jika dalam pendapatan daerah, kami sudah mengajukan kenaikan tarif pajak 30% tetapi ini baru rancangan dan kita usulkan ke dewan. Hal ini juga perlu di bahas lebih lanjut untuk bisa di tetapkan dengan payung hukum dengan pengaturan yang lebih jelas,” kata Romy.

Menanggapi hal ini, ketua umum Perkumpulan Pengelola Perparkiran Indonesia (PPPI) Muhammad Fauzan menyatakan swasta pasti mendukung segala program pemerintah tetapi memang harus ada keterlibatan semua pihak terkait agar tercipta payung hukum yang lebih jelas untuk mengatur perparkiran di DKI Jakarta.

“Perlu koordinasi yang intensif agar lebih komprehensif untuk kita lahirkan regulasi yang baik ke depannya,” ujar Fauzan.

Must Read

Ericsson dinobatkan sebagai Pemimpin pada Gartner Magic Quadrant 2021 untuk Laporan 5G Network Infrastructure

Rilispedia.com - Ericsson telah dinobatkan sebagai Pemimpin pada Magic Quadrant 2021 untuk Laporan 5G Network Infrastructure bagi Penyedia Layanan Komunikasi (Communications Service...

Galaxy Movie Studio, Wadah Sineas Muda Wujudkan Impian Hasilkan Film Epik

Rilispedia.com - Setiap orang memiliki bakat yang dapat dikembangkan, terlebih untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kini, tidak jarang memproduksi film sendiri merupakan idaman...

Teknologi Marketing ADA Membantu Pelaku Bisnis di Indonesia untuk Bertransformasi

Rilispedia.com - ADA, perusahaan data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang merancang dan menjalankan solusi digital, analisis, dan pemasaran yang terintegrasi, meluncurkan...

Smartfren Berikan Gratis Kuota Hingga 384 GB untuk Pengguna OPPO A15

Rilispedia.com - Smartfren kembali menambah daftar bundling dengan smartphone terbaru. Kali ini Smartfren memberikan kartu perdana khusus OPPO dengan bonus kuota 16...

The Malwalorian: Ancaman Tersembunyi Di Balik Film dan Serial TV Populer

Rilispedia.com - Ajang besar pertama dari musim penghargaan acara TV dan film 2021 akhirnya dimulai hari Minggu lalu dengan Golden Globes tahunan...